Seperti Apa Kondisi Riau dalam Periode Tahun 1958 hingga 1960?

Seperti Apa Kondisi Riau dalam Periode Tahun 1958 hingga 1960?

Admin
Thursday, 13 June 2019

Sejarah-Riau-dalam-Periode-Tahun-1958-hingga-1960

RiauOnline.id – Provinsi Riau, salah satu provinsi dengan kekayaan alam melimpah ruah berupa Minyak, Gas aam, Karet, Kelapa Sawit serta perkebunan serat. Hingga saat ini kita dapat melihat bentangan luas Perkebunan Sawit yang ada di Kawasan Provinsi Riau.

Secara geografis, geoekonomi dan geopolitik  maka Provinsi Riau terletak pada jalur yang sangat strategis dan menguntungkan daerahnya baik pada masa kini maupun masa yang akan datang terkait wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di Kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT.

Sejarah-Riau-dalam-Periode-Tahun-1958-hingga-1960
Perkebunan Kelapa Sawit, salah satu kekayaan yang dimiliki Riau
Kawasan ini berada mulai dari 01 o 05'00 '' Lintang Selatan sampai 02 o 25'00 '' Lintang Utara dan 100 o 00'00 '' hingga 105 o 05'00 '' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.
Sebelah Utara ada lintasan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara, Sebelah Selatan terdapat Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat, Sebelah Barat ada Provinsi Sumatera Barat sedangkan pada Sebelah Timur terdapat Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka. Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota, yang didalamnya terdiri dari 166 Kecamatan, dan 1.847 Kelurahan / Desa.

Namun, bagaimana keadaan Provinsi Riau dalam kurun waktu 1958 hingga 1960?

Menilik balik dala peraturan peundangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negeri No 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II ;
Bengkalis, Kampar, Indragiri, Kepulauan Riau, termaktub dalam UU No. 12 tahun 1956 (L. Negeri tahun 1956 No.25), Kotaparaja Pekanbaru, termaktub dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 No. 19

Pemimpin Provinsi Riau pada tahun 1958?

Nah, merujuk pada keputusan keputusan Presiden yang tertuang dala surat keputusan tertanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 telah diangkatkan Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjungpinang.

Sutan Mohammad Amin Nasution
S. M. Amin Nasution
Kala itu Mr. S.M. Amin diangkat menjadi Gubernur KDH Provinsi Riau oleh Menteri Dalam Badan tertinggi yang memerintahkan yang di atas namakan oleh Sekjen Mr. Sumarman.

Pada saat pelatikan tersebut, pergolakan PRRI di Sumatera Tengah sedang membara. Dengan nama lengkap Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatra Barat, Indonesia.

Sejarah-Riau-dalam-Periode-Tahun-1958-hingga-1960
Kala Sumatera Bagian Tegah dala situasi kemelut dengan PRRI

Melihat Pengaruh PRRI di Riau Daratan?

1958, PRRI di Sumatera bagian tengah sedang membara. Provinsi Riau secara tidak langsung ikut terseret dalam dampak membaranya gerakan PRRI. Hal ini disebabkan Provinsi Riau juga berada di Sumatera bagian tengah berbatasan dengan Sumatera Barat.

Adapun dampak yang sangat terlihat jelas adalah sebagaiberikut:

Sistem pemerintahan sipil berubah menjadi pemerintahan militer, terjadi dualisme sistem pemerintahan di Riau, yaitu pemerintahan daerah Riau versi Dewan Banteng yang berkedudukan di Pekanbaru dan pemerintahan daerah Riau versi pemerintahan pusat yang dikonsentrasikan di Tanjungpinang.

Sejarah-Riau-dalam-Periode-Tahun-1958-hingga-1960
Letnan Kolonel Ahmad Hussein
Seperti diungkapkan Muchtar Lutfi berikut :

Dengan tegangnya suasana di Sumatera Tengah dimana pemerintah telah diambil alih oleh golongan militer yang menyebut dirinya Dewan Banteng, maka daerah komando daerah militer Sumatera Tengah yang dipegang oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein telah mendominir seluruh Riau Daratan, Kepulauan Riau terlepas dari jangkauan mereka" (Muchtar Lutfi,dkk,1998/1999:658)

Selain itu, sistem pemerintah menjadi semberaut akibat Riau daratan telah dikuasai oleh kelompok militer Dewan Banteng, dominasi Dewan Banteng secara langsung membuat hierarki pemerintah Riau menjadi kacau, kemelut yang terjadi membuat semakin kuatnya keinginan masyarakat Riau untuk membentuk provinsi sendiri.

Sumatera Barat berada dekat dan berbatasan langsung dengan Provinsi Riau. Demi menjaga dan memulihkan keadaan maka dijadikan pelaksana di daerah lalu dibentuklah suatu badan di Pekanbaru yang dikepalai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.

Selanjutnya, otoritas pelaksanaan pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka percepatan pembangunan kawasan Kota Pekanbaru yang menjadi Ibukota Provinsi Riau.

Dalam waktu singkat, bertahap melakukan pemindahan kantor-kantor dan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Penpres No.6/1959 sekaligus direalisir.

Lalu, Gubernur Mr. S.M. Amin yang memimpin saat itu digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru belum mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing kepada tempat upacara.