Sejarah Awal Bermula Penghitungan Quick Count di Indonesia

Sejarah Awal Bermula Penghitungan Quick Count di Indonesia

Admin
Friday, 19 April 2019

Sejarah-Penghitungan-Quick-Count-di-Indonesia

Ruangsejarah.web.id – Saat ini Bangsa Indonesia sedang dihebohkan dengan siaran-siaran di Televisi Nasional yang manmpilkan tanyangan quick count Pemilihan President Indonesia Tahun 2019. Persaingan dua pasangan Calon Presiden menjadikan riuh para pendukung dibelakangnya dengan berbagai cuitan di media sosial.

Penghitungan suara belum usai namun hasil survey sudah menerbitkan beberapa hasil kerja keras mereka untuk menampilkan hasil Pilpres 2019 lebih cepat dari hitungan manual. Dengan demikian masyrakat sudah bisa berasumsi siapa yang akan keluar sebagai pemenang di Pilpres kali ini.

Sejak kapan sich ada sistem Quick Count ini?

Sebuah pertanyaan yang tak semua orang penasaran dengan ini, yang penting hasil lebih cepat tanpa memperhatikan alur dan mekanismenya seperti apa serta sejak kapan kita memulai menggunakan ini sebagai sebuah sistem penhitungan suara [bukan hitungan resmi dari KPU RI]

Quick count pertama di Indonesia baru dilaksanakan pada Pemilu 2004. Kala pemilihan Presiden secara langsung dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden. Awalnya sistm ini belum begitu populer di masyarakat Indonesia.

# Sistem KPU RI membuat Rakyat menunggu terlalu lama

Menurut pengamatan peneliti LP3ES, Andy Agung Prihatna, sistem penghitungan suara KPU gagal melaksanakan misinya. “Sistem penghitungan suara elektronik gagal menjadi acuan publik yang menunggu. Kompas (6/7/2004)

Sistem yang digunakan KPU ini dianggap lamban bekerja sera dia anggap gagal oleh sebagian orang. Berbagai spekulasi muncul dikalangan masyarakat bawah. Antusias mereka ingin mengetahui hasli pemilihan presiden tak seimbang dengan kecepatan kinerja lembaga terkait.

# LP3ES melangkah dengan Quick Count mereka Untuk memprediksi Pemilu

Kegaduhan menunggu membuat sebuah lembaga bernama LP3ES yang kemudian bekerja sama dengan The National Democratic Institute for International Affairs (NDI), lembaga swadaya terbesar di Indonesia itu berhasil merilis prediksi hasil pemilu saat itu.

Rekapan mereka kala itu adalah sebagai berikut prediksi mereka akan kemenangan Golkar dengan angka 22,7%. Angka kemenangan Golkar ini selisih 0,9% lebih tinggi dari angka resmi KPU.
Setelah KPU merilis hasil ternyata hasil yang mereka hasilkan tidak berbeda jauh dengan hasil manual yang dirilis KPU Republik Indonesia saat itu.

# Kembali merilis Hasil Pilpres 2004

Tak hanya merilis Pemilu pada katagori Partai Politik, mereka kembali melakukan aksi pada Pemilu Presiden putaran I tanggal 5 Juli 2004.

Dengan kerja keras mereka melakukan survei hasil sehingga quick count LP3ES-NDI kembali mendekati hasil penghitungan suara yang dilangsungkan di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu 2004.
Berdasarkan data resmi Pemilu 2004, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla unggul dengan 33,83%. Sedangkan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi berada di tempat kedua dengan 26,06%.

# Isu Pihak Asing Bermain

Kwik Kian Gie yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merangkap fungsionaris PDIP meri laporan kepada Presiden Megawati Soekarno Putri bahwa ada campur tangan pihak asing dalam rangka pembentukan opini publik terhadap kemengan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Ternyata (Quick Count) bukanlah menjadi hal asing di negara-negara maju dalam pelaksanaan pemilu. Namun menurut Prihatna metode quick count memang bukanlah hal baru di negara-negara maju. Metode ini telah teruji dalam beberapa dekade terakhir dan telah dibuktikan keampuhannya di banyak pemilu di berbagai negara.

# Quick Count untuk mengantisipasi Kecurangan.

Prihatna mengatakan bahwa metode Quick Count dalam pemilu seperti ini penting dalam rangka mengantisipasi rasio kecurangan yang terjadi disaat pemilu. Kuat dugaan kecurangan pada Pemilu 2004 tidak terjadi di TPS, melainkan paling tinggi terjadi di Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam hal hasil, seolah-olah metode quick count mampu menyajikan hasil pelaksanaan pemilu yang dibuktikan pada pelaksanaan pemilu pada tahun 2014 silam.

# Kasus Quick Count di negara luar

Kasus Pemilihan di Filipina

Quick Count untuk Cegah Kecurangan Di Filipina, pada 1980-an, hitung cepat membuktikan adanya kecurangan dalam Pemilu.  Hasil quick count ini dengan memberikan hasil dan mampu membuat petahana Presiden Filipina Ferdinand Marcos lengser secara dramatis.

Sedangkan Pada tahun 1983, ada lembaga bernama National Citizens' Movement for Free Elections (NAMFREL) untuk mengawasi pemilu dan mencegah kecurangan rezim Marcos. Ada sekitar 500 ribu relawan NAMFREL yang bekerja di seluruh penjuru Filipina, dua kandidat, Marcos dan Corazon Aquino saling mengklaim kemenangan. Keberadaan lembaga survei quick count NAMFREL berhasil membuka kecurangan yang terjadi.

Seperti inilah gambaran awal mula quick count di Indonesia. Namun keberadaan quick count saat ini justru menimbulkan berbagai asumsi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.